Akhir-akhir ini kabar terkait cadangan beras nasional yang menipis, mengemuka. Adalah Badan Pangan Nasional (NFA) mencatat pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog tidak mengalami peningkatan dalam sebulan terakhir bahkan terus menurun. Tercatat hingga Selasa (25/10/2022) volume CBP tersisa 673,6 ribu ton atau semakin jauh dari target pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 1,2 juta ton. Dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, stock on hand Bulog di Oktober 2022 ini paling kecil. Ini karena, jumlah beras kurang dari 1 juta ton. Padahal, pemerintah membutuhkan beras dalam jumlah besar untuk terus disalurkan ke berbagai wilayah hingga akhir tahun demi menjaga stabilitasi harga beras dalam negeri. Kondisi menipisnya cadangan beras pemerintah dan naiknya harga beras di pasaran, telah menjadi perhatian serius Presiden Jokowi. Presiden bahkan harus menggelar rapat untuk membahas ketersediaan stok beras bersama sejumlah jajarannya di Istana Merdeka.
Gonjang-ganjing stok beras yang menipis dan harga beras yang turut naik pun kritik dari sejumlah pihak. Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Ali Usman menilai, minimnya jumlah volume beras yang dimiliki Bulog saat ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang mengubah skema bantuan sosial berupa beras. Sebelum 2019, pemerintah hanya menyalurkan bantuan beras melalui Bulog sehingga stok di Bulog bisa mencapai 3 juta ton. Namun saat ini, setelah skema diubah di mana penyalur beras tak hanya Bulog dan penerima bantuan bebas memiliki jenis pangan, Bulog tak lagi memiliki kepastian pasar. Itu membuat Bulog melakukan kalkulasi seberapa besar pasokan beras ideal yang perlu dikelola agar tidak memberatkan operasional perusahaan dalam mengelola stok tanpa kepastian pasar.
Menipisnya cadangan beras pun menimbulkan pertanyaan terhadap hasil dari program pemerintah dalam membuat food estate atau lumbung pangan baru. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menilai, semestinya food estate bisa digunakan untuk menjaga cadangan beras tetap optimal dan mencegah adanya fluktuasi harga. Kendati beras menjadi bahan pangan yang paling dikuasai pemerintah, nyatanya masih belum lepas dari persoalan. Presiden Jokowi tidak ingin masyarakat Indonesia mengalami krisis pangan seperti yang terjadi pada puluhan negara lainnya akibat krisis global. Sehingga, kebutuhan bahan pokok, khususnya beras ini, harus benar-benar dijaga ketersediaannya.
