Teka-teki kehadiran Gubernur Jakarta sekaligus politikus PDI-P, Pramono Anung, dalam acara retreat kepala daerah di Magelang akhirnya terjawab. Meskipun Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, sebelumnya menginstruksikan agar kepala daerah dari PDI-P menunda keikutsertaan mereka, Pramono ternyata diutus langsung oleh Megawati untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Juru bicara PDI-P, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa kehadiran Pramono telah diketahui dan dilaporkan kepada Megawati serta pengurus DPP PDI-P lainnya. Hasil komunikasi tersebut juga dilaporkan secara berkala kepada Megawati, meskipun isi pembicaraan Pramono dengan Mendagri dan Wamendagri tidak dijelaskan secara rinci.
Basarah menjelaskan bahwa instruksi Megawati untuk menunda keikutsertaan dalam retreat bukanlah larangan, melainkan bentuk arahan agar kepala daerah lebih memprioritaskan kerja-kerja nyata yang berdampak langsung bagi rakyat setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Instruksi ini juga terkait dengan situasi internal partai, terutama setelah Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh KPK, yang dinilai PDI-P sebagai persoalan hukum yang memiliki unsur politisasi. Selain itu, PDI-P mengaku tidak memperoleh informasi yang lengkap mengenai retreat tersebut dari pemerintah pusat, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan kader.
Dalam merespons jalannya retreat yang telah berlangsung selama enam hari, Megawati memberikan instruksi baru kepada kepala daerah PDI-P. Bagi mereka yang belum mengikuti retreat, diimbau untuk kembali ke daerah masing-masing guna menjalankan tugasnya, sementara bagi yang sudah mengikuti, disarankan untuk menyelesaikannya hingga 28 Februari 2025. Selain itu, kepala daerah yang belum mengikuti retreat akan dijadwalkan untuk mengikuti gelombang kedua bersama dengan kepala daerah yang masih menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), sesuai dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri.
