Keberadaan Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua akan menjadi penghambat utama dalam percepatan pembangunan dan kesejahteraann di Papua. Hal ini dikarenakan teror keji yang kerap kali dilakukannya menyasar banyak pihak baik itu masyarakat asli Papua, pendatang, ataupun aparat TNI/Polri. Selama Bulan Juli ini sudah terdengar beberapa kasus kekejaman KST Papua kepada masyarakat. Dimulai dari penembakan yang dilakukan KST Papua dengan menewaskan 10 orang warga di Nduga, hingga yang terbaru mengenai beredarnya video amatir pemenggalan kepala kepada seorang pendulang emas tradisional di Yahukimo.
Aksi teror yang dilakukan oleh KST Papua ini secara tidak langsung mengganggu kerja Pemerintah Indonesia dalam membangun Papua. Diketahui bahwa Presiden Jokowi dengan program Nawacita berkeinginan besar untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Bila aksi teror terus berlanjut, akan sangat sulit untuk mencapai cita-cita tersebut karena ancaman bahaya yang akan dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait, seperti pekerja proyek, petugas kesehatan, atau fasilitator pendampingan program-program pemerintah.
Ketua Komisi II DPD RI, Yorrys Raweyai, meminta Pemerintah melalui aparat yang berwenang untuk secara serius dan konsisten memberangus KST Papua hingga ke akar-akarnya. Menurutnya hal ini sangat mendesak untuk dilakukan dalam rangka menjaga kondusifitas di tanah Papua, serta menjamin agar akselerasi perubahan melalui serangkaian kebijakan sebagai turunan Otsus Jilid II dapat berlangsung dengan baik. Penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh KST Papua ini juga harus teliti, cermat dan tidak boleh gegabah. Penanganan yang tepat sesuai kaidah hukum yang berlaku oleh aparat juga harus terus diupayakan agar tidak terjadi pelanggaran HAM di Papua.
