Lucky Hakim diperiksa di Inspektorat Kemendagri, pada Selasa (8/4/2025) pukul 13.00-16.30 WIB. Saat ditemui di Kemendagri, Lucky menyatakan menerima 43 pertanyaan perihal perjalanan liburannya ke Jepang. Lucky mengaku kepergian bersama keluarga itu tanpa sepengetahuan dan izin dari Kemendagri dan Gubernur Jawa Barat. Namun, dia berkilah tidak mengetahui kewajiban seorang kepala daerah terkait kewajiban izin tersebut karena masih dalam suasana cuti Lebaran.
Lucky tidak serta-merta mendapatkan sanksi pemberhentian sementara tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan, masih ada mekanisme yang harus ditempuh sebelum Lucky menerima hukumannya. Salah satunya, adalah untuk memastikan dana yang dipergunakan Lucky saat berlibur di luar negeri tidak berasal dari anggaran negara.
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan memandang kasus Lucky Hakim menunjukkan masih adanya kepala daerah yang belum memahami aturan yang mengikat mereka. Kesalahan yang dilakukan Lucky, lanjut Djohermansyah, menjadi momentum untuk meningkatkan pengetahuan kepala-wakil kepala daerah.
