Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi proyek kereta cepat Jakarta- Bandung diperkirakan akan menyumbang penerimaan negara hingga Rp11,1 triliun sampai Juni 2023. Menurutnya, sejak pertama kali proyek dibangun, KCJB sudah berkontribusi kepada penerimaan negara dengan realisasi Rp6,7 triliun sampai September 2022 dan akan terus bertambah.
Kontribusi yang sudah terealisasi ini terdiri dari setoran kewajiban pajak (PPN, PPh, BPHTB, dan PBB) sebesar Rp5,1 triliun, kemudian pembayaran sewa halim untuk lahan halim sebesar Rp1,16 triliun, dan pembayaran sewa BMN untuk lahan rumija sebesar Rp436,8 miliar. Kontribusi itu cukup besar meski proyek belum selesai. Karenanya, ia berharap bisa mendapatkan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3,2 triliun dalam waktu dekat, agar penyelesaian proyek bisa sesuai target pada Juni 2023.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan jika PMN tidak diberikan tahun ini, maka kemungkinan penyelesaian proyek bisa mundur dan biaya makin membengkak dari saat ini yang sekitar US$7,5 miliar. Sebagai informasi, berdasarkan perhitungan terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB, per 15 September 2022, terjadi pembengkakan biaya pembangunan proyek KCJB sebesar US$1,449 miliar. Sehingga investasi yang awalnya dibutuhkan sekitar US$6,071 miliar menjadi sekitar US$7,5 miliar.
