Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Seoul Zelda Wulan Kartika mengatakan isu aging population atau populasi yang semakin menua di Korea Selatan, bisa dimanfaatkan oleh pekerja migran Indonesia. Zelda menyampaikan hal tersebut ketika berdiskusi dengan delegasi wartawan Indonesia, termasuk ANTARA, sebagai peserta program “Indonesia Next Generation Journalist Network on Korea” yang diselenggarakan oleh Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia. “Korea sedang menghadapi aging population yang menyebabkan banyak lapangan pekerjaan tidak bisa diisi oleh (penduduk) mereka, sehingga mereka membutuhkan (tenaga kerja) dari luar, salah satunya dari Indonesia,” kata Zelda. Korsel mencatat penurunan angka kelahiran hingga 7,7 persen pada 2023, dan angka kesuburan terendah sejak 1970 yakni 0,72. Merujuk pada data tersebut, diperkirakan dalam 15-20 tahun mendatang jumlah penduduk usia produktif di Negeri Ginseng itu akan menurun drastis. Guna menangani krisis itu, pemerintah Korsel juga telah menginisiasi beberapa program untuk menarik para tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia.
Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Seoul Teuku Zulkaryadi menyebut salah satu lapangan pekerjaan yang terbuka luas untuk pekerja Indonesia adalah tenaga pengelas (welder) profesional. Setelah COVID-19, industri perkapalan di Korsel mendapat banjir order sehingga mereka membutuhkan banyak tenaga pengelas untuk bekerja di industri perkapalan dan konstruksi di Korea. Ia menjelaskan bahwa tahun lalu, KBRI mencatat permintaan untuk mengirim 5.000 tenaga pengelas asal Indonesia, untuk bekerja di perusahaan Korea seperti Hyundai dan Daewoo. Namun, tenaga pengelas yang diminta oleh Korsel adalah profesional yang memiliki sertifikat dengan level tertinggi secara internasional sehingga hingga akhir Desember lalu Indonesia hanya bisa mengirim sekitar 1.500 tenaga pengelas. Masih ada sekitar 3.500 pekerja lagi yang tidak bisa memenuhi sesuai permintaan. Selain permintaan untuk tenaga kerja profesional berstatus visa E-7, pemerintah Korea juga melaksanakan program employment permit system (EPS) untuk menarik tenaga kerja dari 16 negara yang diajak bekerja sama, di antaranya Indonesia, melalui mekanisme antarpemerintah (g to g).
