Sejumlah langkah efisiensi akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyikapi lonjakan harga energi dunia yang bakal menggerus APBN. Kepiawaian dalam mengelola persoalan BBM merupakan tantangan terbesar bagi kebijakan politik di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo. Apalagi sejauh ini, kebijakan yang diambil bukanlah dengan menaikkan harga BBM subsidi. Secara rasional, kebijakan subsidi ini sudah harus dilakukan penyesuaian.
Dalam perspektif politik, kebijakan harga BBM selalu menjadi ujian relasi pemerintah dengan rakyat: pada era Megawati, kenaikan harga BBM dan tarif dasar lainnya melemahkan dukungan publik dan memicu protes; pada era SBY, meski popularitas sempat menurun akibat kenaikan BBM, ia berhasil menjaga legitimasi politik dan bahkan memperoleh surplus dukungan di akhir masa jabatan berkat turunnya harga minyak dunia; sementara pada era Jokowi, kenaikan harga BBM kembali memicu aksi unjuk rasa, namun strategi pengalihan subsidi ke infrastruktur serta pemberian bantalan sosial melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menjadi cara menjaga keseimbangan antara kebijakan tidak populis dan perlindungan rakyat kecil.
Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika kenaikan ataupun penurunan harga BBM menjadi determinan terhadap “harga” politik dari kinerja kepemimpinan presiden. Pada era pemerintahan Presiden Prabowo, belum sekalipun terjadi perubahan harga BBM bersubsidi. Pertanyaannya, seberapa kuat mahalnya harga politik BBM ini tetap dipertahankan ditengah gejolak global yang belum mereda?