Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik rencana pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2027 yang mencapai sekitar Rp270 triliun, dengan sekitar Rp224 triliun berasal dari anggaran fungsi pendidikan dan hampir seluruhnya digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai rencana tersebut bertentangan dengan klaim efisiensi dan wacana pembatasan penerima MBG yang sebelumnya disampaikan pemerintah. Menurutnya, jika sasaran program benar-benar dipersempit hanya untuk kelompok rentan, maka anggaran seharusnya menurun, bukan justru meningkat.
JPPI menolak penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai MBG dan mendesak pemerintah mengembalikan Rp224 triliun tersebut ke fungsi pendidikan murni. Dana itu dinilai lebih tepat digunakan untuk mendukung sekolah gratis serta meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN. Ubaid menegaskan bahwa banyak anak masih menghadapi ancaman putus sekolah akibat biaya pendidikan, sehingga prioritas utama yang dibutuhkan adalah akses pendidikan yang terjangkau dan fasilitas sekolah yang layak.
Menanggapi kritik tersebut, Juru Bicara sekaligus Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan bahwa angka Rp270 triliun masih berupa perkiraan awal yang disusun pada masa kepemimpinan sebelumnya di bawah Dadan Hindayana. Ia menyatakan kepemimpinan baru BGN sedang menata ulang jumlah penerima manfaat yang semula diproyeksikan mencapai 81,5 juta orang pada 2027, sehingga anggaran program MBG dipastikan tidak akan meningkat. Besaran anggaran final masih dalam tahap pembahasan bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan.