Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap dua alasan di balik wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi per 1 Oktober mendatang. Menurut Jokowi, urgensi pembatasan pembelian pertalite dan biosolar menyangkut persoalan polusi udara, terutama di kota besar seperti Jakarta. Alasan kedua, demi efisiensi APBN. “Ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta dengan polusi. Yang kedua kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025,” kata Jokowi ditemui usai peresmian gedung baru di RSUP dr. Sardjito, Rabu (28/8).
Namun menurutnya, sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah soal pembatasan pembelian pertalite per 1 Oktober 2024. “Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan. Belum ada rapat,” pungkasnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan membatasi pembelian pertalite. Payung hukum untuk mengatur pembatasan itu akan berbentuk peraturan menteri (Permen) ESDM. Aturan pembatasan pembelian pertalite dan BBM subsidi itu sejatinya semula direncanakan tertuang di dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Namun, pemerintah kemungkinan tidak melanjutkan proses revisi beleid tersebut. Bahlil pun membuka peluang Permen pembatasan BBM subsidi itu berlaku mulai 1 Oktober 2024.
