Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan meski Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel World Trade Organization (WTO). Hilirisasi juga akan berlanjut meski Dana Moneter Internasional (IMF) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak meluas pada komoditas lain.
Jokowi mengatakan hilirisasi membawa manfaat termasuk dalam pembukaan lapangan kerja. Ia mencontohkan hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah telah menyediakan lapangan kerja bagi 71.500 tenaga kerja dari sebelumnya 1.800 tenaga kerja. Kemudian di Maluku Utara sebelum hilirisasi hanya ada 500 orang yang bekerja di pengolahan nikel. Namun setelah ada hilirisasi naik menjadi 45.600 pekerja. Tak hanya dari sisi lapangan kerja, Jokowi mengatakan negara juga mendapat keuntungan atas hilirisasi dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), royalti, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
