Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui penerbitan dua kebijakan untuk menjaga ekosistem dan melindungi industri tekstil dari serbuan produk impor. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memerinci bahwa dua kebijakan proteksi itu adalah Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk impor tekstil. Hal ini dia sampaikan usai mengikuti rapat internal (rapim) mengenai kondisi terkini terkait dengan industri tekstil di Istana Negara, Selasa (25/6/2024). “Barusan [kami] rapat mengenai keluhan dari pelaku industri tekstil yang beberapa industri tutup ada beberapa yang terancam PHK massal,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.
Kemudian, Zulhas menjelaskan dari hasil rapat disepakati instrumen pengenaan pajak atas produk Tekstil dan Produk Tekstil, pakaian jadi, elektronik, alas kaki, keramik yang dikenakan BMPT dan Bea Masuk Anti-Dumping. “Sore ini saya akan rapat lagi mudah-mudahan besok seudah selesai, kemudian luas 3 hari kemudian pengenaan bea masuk BMTP dan Bea Anti Dumping bisa selesai,” pungkas Zulhas.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa penerbitan aturan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk beberapa komoditas, utamanya untuk komoditas tekstil akan segera rilis. Hal ini disampaikan dalam merespons permintaan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang sebelumnya angkat bicara mengenai aturan BMTP Kain yang masa berlakunya berakhir pada 8 November 2022, tetapi hingga saat ini belum terbit perpanjangannya. Penyebabnya, apabila perpanjangan BMTP Kain telah disetujui, tetapi lantaran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi dasar pelaksanaannya belum terbit, maka kebijakan untuk pengamanan pasar Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di dalam negeri bakal tersendat.
