Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas mengenai Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, (5/8). Jokowi pastikan bahwa RAPBN 2025 akan mengakomodasi semua kebijakan Presiden Terpilih (Prabowo Subianto). Namun yang paling penting diwaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik, yang kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan, harga minyak yang naik. Ia juga menekankan strategi untuk mengoptimalkan target penerimaan negara dan kemudahan untuk berinvestasi, serta kemudahan untuk mengekspor produk-produk dalam negeri.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan mengenai pembahasan awal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR. Berbagai program detail juga mulai ditampung dan akan dituliskan dalam nota keuangan. Namun, karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih. Ia menyebut bahwa pembahasan RAPBN 2025 telah mempertimbangkan lingkungan ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional-yang akan mempengaruhi berbagai asumsi untuk pelaksanaan APBN 2025. Situasi makro yang dapat dibaca yang mempengaruhi APBN 2025 antara lain, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini, dan lifting minyak, serta lifting gas. Ia memastikan bahwa proses transisi pemerintahan berjalan sangat baik, dengan komunikasi intens antara pemerintahan saat ini dengan tim presiden terpilih.
