Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengevaluasi kinerja jajarannya dalam penggunaan APBN, APBD, hingga anggaran BUMN. Menurut Jokowi, masih banyak kementerian yang menggunakan dana negara untuk membeli barang impor atau dari luar negeri. Padahal, Jokowi menyebut, jika kementerian, pemda, dan BUMN membeli barang dalam negeri, maka akan ada tambahan modal dan investasi oleh pengusaha dalam negeri sehingga dapat juga membuka lapangan pekerjaan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai evaluasi tersebut bukanlah hal yang baru. Dari dulu masalahnya tetap sama dan tidak ada perbaikan yang signifikan. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) pada 2021, transaksi belanja dari UMKM baru mencapai 33,6 persen. Padahal, Presiden meminta minimal anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar 40 persen diserap UMKM. Kemudian pada tahun yang sama, untuk pengembangan produk yang masuk e-catalog hanya sebesar 46.903 dari target 70 ribu produk.
Bhima menjelaskan produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) seringkali dipandang sebelah mata karena adanya aturan minimum produk dalam setiap pengadaan barang. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga harus memberikan pendampingan kepada UMKM. Pendampingan tersebut untuk memenuhi standarisasi produk lokal agar tidak selalu mengandalkan impor.
