Presiden Joko Widodo (Jokowo) mengatakan pemerintah menambah subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun pada tahun 2024 untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan. Terkait dengan hal itu, Presiden mengatakan penambahan subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun itu diusahakan untuk semester kedua karena dari Pupuk Indonesia telah menyatakan jika saat ini tersedia 1,7 juta ton pupuk. “Yang bersubsidi itu 1,2 juta ton, yang tidak bersubsidi 500 ribu ton. Inilah yang kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah lagi, saya sudah tidak ingin dengar itu,” beber Jokowi.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan, selama ini penyaluran pupuk subsidi melalui Kartu Tani kurang efektif lantaran petani yang berada di daerah pegunungan tidak bisa memanfaatkan layanan tersebut. Akhirnya pemerintah pun tetap memberikan kesempatan bagi petani bisa mendapatkan pupuk subsidi dengan menunjukkan KTP dan syarat harus masuk dalam kelompok tani. Amran menyebutkan ada sebanyak 16 persen petani dari total penerima pupuk subsidi, yang tidak bisa memanfaatkan kartu tani. Sehingga dia berharap dengan penyederhanaan regulasi ini, pupuk subsidi bisa merata ke semua petani. Sementara itu Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, ihwal stok pupuk subsidi aman. Hanya saja dia tak menampik ada persoalan data bagi petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi. Sehingga dia berharap penyuran pupuk subsidi menggunakan KTP bisa menjawab kebutuhan petani khususnya yang berada di kawasan pegunungan.
