Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan penerbitan surat berharga negara (SBN) berdenominasi valuta asing (valas) di pasar domestik untuk menampung devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Pemerintah menargetkan penerbitan SBN neto sebesar Rp 799,53 triliun dalam APBN 2026, lebih tinggi dari target dalam RAPBN 2026 sebesar Rp 749,2 triliun. Strategi penerbitan utang akan tetap fleksibel, baik melalui frontloading maupun backloading, menyesuaikan kondisi pasar dan risiko ke depan. Instrumen ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pembiayaan utang pemerintah guna menutup defisit anggaran tahun ini.
Pelaksana Tugas Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemkeu, Novi Puspita Wardani, mengatakan penerbitan SBN valas domestik masih menunggu terbitnya regulasi baru terkait DHE SDA. Menurut Novi, skema SBN valas ini akan mengacu pada penerbitan serupa yang dilakukan pada 2022 untuk menampung dana Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II. Saat itu, pemerintah menerbitkan SBN dolar AS tenor 10 tahun dengan imbal hasil di kisaran 2,8%–3,15%. Meski demikian, ia menegaskan detail teknis seperti tenor dan yield belum ditetapkan karena masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 beserta aturan turunannya. Dalam revisi PP tersebut, pemerintah mewajibkan penempatan DHE SDA sebesar 100% di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan masa retensi minimal 12 bulan.
Ekonom Global Market Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menilai kebijakan ini berpotensi menarik dana devisa yang selama ini ditempatkan di luar negeri. Menurutnya, langkah tersebut mendorong pendalaman pasar keuangan domestik dan meningkatkan pasokan valas. Tambahan pasokan valas dinilai dapat menyeimbangkan tingginya permintaan domestik, termasuk untuk pembayaran dividen, sehingga stabilitas nilai tukar rupiah lebih terjaga dan bahkan berpeluang menguat.