Pemerintah dan sejumlah partai politik dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto tak mempersoalkan sikap politik PDI-P yang memutuskan menjadi partai penyeimbang. Sikap sebagai partai penyeimbang diyakini bisa menepis spekulasi adanya politik transaksional dalam pemberian amnesti dari Presiden Prabowo bagi mantan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menjelang Kongres VI PDI-P, akhir pekan lalu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan dukungan tak selalu berarti harus masuk ke dalam pemerintahan, tetapi bisa dalam bentuk lain, seperti memberikan masukan kritis kepada pemerintah (4/8/2025). Prasetyo pun menegaskan, hingga saat ini belum ada pembicaraan apa pun mengenai kemungkinan PDI-P untuk bergabung ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo.
Sebelumnya, sikap politik PDI-P sebagai partai penyeimbang disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat menutup Kongres VI PDI-P, di Bali, Sabtu (2/8/2025). Dengan posisi sebagai partai penyeimbang, PDI-P akan mendukung program-program positif dari pemerintahan Prabowo. Posisi politik itu sekaligus menepis spekulasi bahwa PDI-P akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo, terutama setelah pemberian amnesti bagi Hasto Kristiyanto oleh Presiden Prabowo.
Partai-partai politik bagian dari koalisi pendukung pemerintah juga tak mempersoalkan sikap politik PDI-P. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai langkah PDI-P merupakan hak setiap partai politik pasca-pilpres. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut keputusan Megawati itu sebagai cerminan jiwa kenegarawanan. Langkah tersebut dinilai tepat sebagai wujud kebersamaan membangun bangsa pascapilpres. Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf juga menyampaikan, setiap partai memiliki pertimbangan masing-masing untuk menentukan pilihan sikap terbaik.