Pemerintah Iran melaporkan dugaan kejahatan perang yang dilakukan Israel selama agresi militernya pada Juni 2025 ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Melalui surat resmi yang dikirimkan misi tetap Iran di New York, laporan itu juga ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB saat ini, Asim Iftikhar Ahmad. Dalam surat tersebut, Iran menyampaikan rincian pelanggaran yang terjadi, khususnya yang menargetkan perempuan dan anak-anak.
“Agresi militer selama 12 hari pada Juni telah menewaskan 1.100 warga sipil, termasuk 132 perempuan dan 45 anak-anak,” demikian tertulis dalam laporan yang dikutip dari surat Iran. Selain kepada Dewan Keamanan, laporan itu juga diteruskan kepada Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata, serta kepada UNICEF. Surat tersebut menyoroti kerusakan infrastruktur sipil yang meluas akibat serangan, termasuk rumah sakit, media, fasilitas nuklir, taman kanak-kanak, taman umum, Penjara Evin, hingga ambulans.
Iran menuding serangan Israel dilakukan dengan dukungan militer, intelijen, dan politik dari Amerika Serikat (AS) serta beberapa negara Barat. Misi Iran mengecam tindakan ini sebagai pelanggaran berat terhadap Piagam PBB, hukum internasional, Konvensi Jenewa, dan standar hak asasi manusia internasional. Iran juga mendesak Dewan Keamanan untuk mengatasi masalah impunitas struktural yang dinilai melindungi rezim Israel dan para sekutunya. Mereka meminta adanya tindakan tegas terhadap para pihak yang dianggap bertanggung jawab.