Investasi Pipa Air Minum Kecil, WWF Buka Peluang Bangun Infrastruktur

Penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 pada 18-25 Mei 2024 di Bali diharapkan dapat menciptakan peluang investasi untuk pembangunan infrastruktur air. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Nani Hendiarti. Untuk mencapai target akses air minum yang aman, adil, dan terjangkau pada 2030, dibutuhkan investasi pada pipa air minum. Sementara itu, sejauh ini perkembangan investasi pada pipa air minum baru sekitar 20,6 persen. Untuk meningkatkan investasinya menjadi 30 persen saja, dana yang harus dikeluarkan mencapai Rp 123 triliun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru bisa mengakomodasi 37 persen dari kebutuhan pendanaan infrastruktur air. Maka dari itu, investasi harus didorong sebagai sumber modal. “WWF ke-10 akan dihadiri banyak negara, forum ini seharusnya bisa menarik investasi baru pada infrastruktur air,” ujar Nani.

Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mohammad Zainal Fatah mengatakan, Indonesia akan menawarkan sejumlah proyek strategis terkait air senilai 9,6 miliar dollar AS atau Rp 154 triliun dalam WWF ke-10. Daftar proyek tersebut saat ini sedang diseleksi dan dikumpulkan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN). “Ini sudah menggabungkan banyak usulan, apakah itu berupa proyek yang sudah berjalan atau proyek baru yang pendanaannya sudah ada di situ,” ujar Zainal. Sebagai informasi, tema besar yang diangkat dalam WWF ke-10 adalah Water for Shared Prosperity. Tema tersebutsejalan dengan komitmen global untuk mencari solusi peningkatan dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim yang tidak pasti. Selain itu, WWF ke-10 di Balu juga mengangkat Sustainable Water Financing sebagai salah satu subtemanya. Subtema tersebut akan membahas lebih lanjut soal mekanisme pembiayaan air minum berkelanjutan yang tidak hanya bersumber dari pemerintah tetapi juga badan usaha.

Search