Insentif ke Sektor Hulu Pertanian yang Masih Minim Harus Ditingkatkan

Pemerintah harus secepatnya memberikan insentif ke sektor hulu pertanian, yang saat ini masih minim. Caranya dengan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah. Tujuannya agar petani mau menjual hasil produksinya ke Bulog untuk dijadikan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP). Pemerintah diingatkan jangan mengambil cara instan dengan impor beras begitu harga beras bergerak naik. Masalah utama harus dibenahi yakni ke sektor hulu. Selama ini, pemerintah lebih memperhatikan konsumen ketimbang produsen pangan. Akibatnya, kebergantungan impor komoditas pangan tinggi, pemerintah lupa memperkuat produksi.

Ketua Umum Asosasi Bank Benih dan Teknologi Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, mengatakan HPP perlu dinaikkan karena biaya produksi padi telah membuat kehidupan petani semakin terdesak. HPP yang berlaku saat ini sudah tak lagi menutupi biaya produksi. Menurut Dwi, biaya produksi padi naik tinggi selama tiga tahun terakhir. Di sisi lain, pendapatan petani tertekan. Berdasarkan hasil perhitungan AB2TI saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pekan lalu, biaya produksi padi tahun ini telah melonjak menjadi 5.876 rupiah per kilogram gabah kering panen (GKP). Ini meningkat dari tahun 2019 yang masih di angka 4.523 rupiah per kilogram. Kenaikan biaya produksi yang tinggi tersebut disebabkan naiknya harga seluruh komponen biaya usaha tani, meliputi sewa lahan, upah buruh tani, dan sarana produksi yang naik dalam kisaran 25-35 persen selama tiga tahun terakhir ini. AB2TI, terang Dwi, mengusulkan agar pemerintah segera memutuskan kenaikan HPP baru yang sebelumnya 4.200 menjadi 6.000 rupiah per kilogram GKP. “Dengan kenaikan HPP diharapkan petani menjadi bersemangat kembali sehingga perlahan-lahan produksi padi dapat mengalami peningkatan di tengah penurunan produksi sebesar 0,35 persen per tahun selama pemerintahan saat ini (2015-2021),” sebutnya. Dwi mengingatkan kenapa sektor hulu pertanian ini harus dibikin menarik karena selama 2011 hingga 2019, konversi lahan pertanian itu mencapai sejuta hektare. Pemerintah harus menutup peluang angka itu terus bertambah.

Search