Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut nikel dengan nama mirip dengan inisial Jokowi dan Iriana tersebut. Ketika ditanya wartawan mengenai dugaan keterkaitan Jokowi dan Iriana dalam pusaran tambang nikel di Raja Ampat, Bahlil membantahnya.Bahlil juga ia membantah bahwa izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di Raja Ampat dikeluarkan di era pemerintahan Jokowi. Bahlil lantas menegaskan, pemerintah sudah mencabut IUP dari empat perusahaan yang beroperasi di Kawasan Raja Ampat. Keempat perusahaan tersebut adalah:
1. PT Kawei Sejahtera Mining yang berlokasi di Pulau Kawe;
2. PT Mulia Raymond Perkasa yang berlokasi di Pulau Batang Pele, Pulau Manyaifun;
3. PT Anugerah Surya Pertama yang berlokasi di Pulau Manuran;
4. PT Nurham yang berlokasi di Pulau Yesner Waigeo Timur.
Menurut Bahlil, izin usaha tambang dari empat perusahaan ini sudah keluar sejak 2004.
Masih merujuk pada data yang diakses dari Ditkapel Kemenhub, beberapa kapal dengan nama JKW dimiliki oleh PT Pelita Samudera Sreeya (PSS). Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk (kode emiten: PSSI). Sama dengan kapal-kapal dengan nama lambung JKW, sebagian kapal-kapal dengan nama Dewi Iriana ini dimiliki oleh perusahaan PT PSS dan perusahaan induknya, yaitu PT PSSI.