Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 1,17 persen pada September 2022 atau adanya kenaikan indeks harga konsumen (IHK) dari 111,57 pada Agustus menjadi 112,87 pada September 2022. Penyumbang inflasi pada September utamanya dari kenaikan harga bensin, tarif angkutan dalam kota, beras, minyak solar, tarif angkutan antarkota, tarif kendaraan online, dan bahan bakar rumah tangga. Dengan inflasi September tersebut maka akumulasi inflasi tahun kalender atau periode Januari-September 2022 sebesar 4,84 persen dan inflasi secara tahunan atau year on year/yoy, September 2022 terhadap September 2021 sebesar 5,95 persen.
Kepala BPS, Margo Yuwono, dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (3/10), mengatakan inflasi pada September 2022 merupakan tertinggi sejak Desember 2014 yang tercatat 2,46 persen juga karena dipicu kenaikan harga BBM pada November 2014. Margo mengatakan dari 90 kota IHK seluruhnya mengalami inflasi dan yang tertinggi terjadi di Kendari yaitu sebesar 2,27 persen dan terendah di Pematang Siantar sebesar 0,04 persen. Dari 90 kota yang diamati BPS terdapat 88 kota mengalami inflasi, sedangkan dua kota lainnya mengalami deflasi yaitu Manokwari sebesar 0,64 persen dan Timika sebesar 0,59 persen. Jika inflasi dilihat berdasarkan sebaran menurut pulau secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi tertinggi di Sumatera terjadi di Bukittinggi yaitu sebesar 1,87 persen, untuk Jawa ada di Kudus 1,65 persen dan untuk Kalimantan di Singkawang 1,66 persen. Inflasi tertinggi di Sulawesi terjadi di Palopo sebesar 1,74 persen, untuk Bali dan Nusa Tenggara terjadi di Kupang 1,82 persen sedangkan untuk Maluku dan Papua terjadi di Sorong sebesar 1,49 persen.
Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Imron Mawardi, mengatakan inflasi diperkirakan akan berlanjut hingga ke level 7 persen pada akhir tahun, karena dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebagai konsekuensinya terjadi penurunan pengajuan jaman. Maka dari itu, inflasi tidak hanya diatasi secara moneter, tetapi perlu ada kebijakan-kebijakan lain untuk mengantisipasi jumlah orang miskin.
