Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai program bantuan sosial (bansos) tidak efektif menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. “Bansos ini menurut saya tidak efektif. Kenapa? Selama (hampir) 12 tahun, angka kemiskinan hanya turun (sekitar) 2 persen,” kata Esther dilansir dari Antara, Senin (5/2/2024). Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2012 sebesar 11,66 persen. Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin sebesar 9,36. Dengan demikian, angka kemiskinan hanya turun sebesar 2,3 persen.
Di sisi lain, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada tahun ini lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, pemerintah menggelontorkan anggaran perlinsos sebesar Rp 496,8 triliun. Angka tersebut hampir setara dengan masa saat pandemi Covid-19 pada 2020 senilai Rp 498 triliun. Anggaran perlinsos pada 2024 juga lebih tinggi dibandingkan 2023 sebesar Rp 443,5 triliun, 2022 sebesar Rp 460,6 triliun, dan 2021 sebesar Rp 468,2 triliun.
Esther menilai bahwa program bansos bukan solusi jangka panjang untuk menekan angka kemiskinan. Esther juga menyampaikan kekhawatirannya atas isu politisasi bansos mengingat anggaran bansos pada tahun pemilu cenderung mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2009, 2014, dan 2019. Esther pun mengingatkan bahwa bansos pada dasarnya merupakan jaring pengaman sosial. Dia menyarankan agar bansos diberikan kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai yang disalurkan melalui bank. Besaran bansos pun harus disesuaikan dengan biaya hidup atau living cost di setiap daerah. Dengan begitu, niat baik pemerintah melalui penyaluran bansos diharapkan tidak menimbulkan prasangka negatif terlebih pada saat tahun politik.
