Pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengenai potensi mengimpor beras hingga lima juta ton pada 2024 terus menuai kontroversi. Bukan hanya soal jumlah impornya yang dinilai tidak logis, namun juga kebijakan itu semakin merugikan petani. Pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya (UB) Malang, Andy Fefta Wijaya, Rabu (15/11), mengatakan impor beras dalam jumlah besar di tengah inflasi semakin menekan perekonomian petani. Menurut dia, pemerintah melalui Bulog seharusnya lebih mengutamakan penyerapan hasil produksi lokal dengan harga yang pantas. “Kalau situasinya seperti ini maka keuntungan petani semakin tergerus dan itu masih ditambah dengan inflasi bahan makanan yang semakin menekan daya beli masyarakat desa,” kata Andy.
Bulog juga seharusnya menaikkan harga beli hasil gabah petani dan lainnya. Pemerintah harus menyinkronisasikan kebijakan antara Bulog dan Kementerian Perdagangan dalam hal impor. “Jika impor jalan terus swasembada pangan akan semakin sulit tercapai,” kata Andy. Senada dengan Andy, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan mestinya di tengah kondisi saat ini, perekonomian petani itu diperkuat. Tidak diganggu dengan wacana impor beras apalagi sampai sebanyak lima juta ton. “Mentan semestinya fokus pada potensi peningkatan produksi pangan sejumlah berapa juta ton pada 2024, sehingga berangsur-angsur mengurangi ketergantungan impor pangan,” kata Awan.
Perubahan iklim dan geopolitik global yang menjadi ancaman krisis pangan semestinya mendorong pemerintah lebih serius dalam menjalankan agenda kedaulatan pangan. Awan pun khawatir dengan wacana impor beras tersebut akan berdampak ke petani yang tidak bergairah untuk meningkatkan produksi. “Itu yang dicemaskan, sebab mereka berpikir untuk apa menanam, kalau ujung-ujungnya impor juga,” kata Awan. Bulog perlu mengutamakan beras lokal hasil produksi petani dengan harga pembelian yang menguntungkan bagi petani.
