Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai laporan adanya pembelian mortir Serbia oleh Badan Intelijen Nasional atau BIN harus dijawab oleh pemerintah secara transparan. Tidak boleh ada yang ditutup tutupi. Jika benar adanya harus ditelusuri juga penggunaannya. “Selama ini baik OPM maupun TNI/Polri menolak mengakui adanya penggunaan mortir di tengah-tengah warga. Jangan sampai orang beranggapan mortir-mortir yang jatuh di tengah-tengah warga sipil ini berasak dari BIN,” kata Hussein.
Menurut Hussein, pembelian senjata ofensif semacam mortir tidak dibenarkan dalam UU Intelijen. Menurut UU tersebut fungsi BIN adalah Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan dan Koordinasi. Oleh karena itu, dia menegaskan perlu diingat bahwa pascareformasi, BIN 100 persen adalah sipil dan bukan militer. “Tugas intelijen modern lebih banyak menyediakan informasi kepada Presiden bukan bertindak sendiri,” kata Hussein.
Sebelumnya, Kelompok pemantau senjata yang berbasis di London, Conflict Armament Research atau CAR, melaporkan hampir 2.500 mortir dari Serbia yang dibeli untuk Badan Intelijen Negara atau BIN pada tahun lalu dan digunakan dalam serangan di Papua.
