Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengumumkan bahwa negaranya akan mulai menerapkan wajib militer pada 2026. Pernyataan ini disampaikan di tengah memanasnya hubungan Kamboja dengan Thailand, menyusul ketegangan di wilayah perbatasan yang terus berlanjut. Konfrontasi bersenjata yang terjadi pada 28 Mei lalu di salah satu wilayah sengketa telah menewaskan seorang tentara Kamboja. Sejak itu, upaya meredakan perselisihan terus dilakukan oleh kedua negara. Namun, langkah-langkah provokatif dan retorika keras dari kedua belah pihak membuat tensi tetap tinggi.
Meski undang-undang wajib militer di Kamboja sudah disahkan sejak 2006, Kamboja selama ini belum pernah mengaktifkannya. Berdasarkan aturan, seluruh warga Kamboja berusia 18 hingga 30 tahun diwajibkan mengikuti dinas militer, meski untuk perempuan bersifat sukarela.
Sebagai perbandingan, Thailand telah lama memberlakukan wajib militer bagi pria berusia 20 tahun, dengan pemanggilan ditentukan melalui undian tahunan. Menurut data World Factbook CIA, Kamboja memiliki sekitar 200.000 personel angkatan bersenjata, termasuk polisi militer, sedangkan Thailand memiliki sekitar 350.000 personel aktif. Selain mengaktifkan wajib militer, Hun Manet juga menyerukan peningkatan anggaran pertahanan.