Kabar reshuffle atau penggantian personel di Kabinet Merah Putih kembali menyeruak. Dalam isu reshuffle kali ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan mengundurkan diri. Kemungkinan penggantian Sri Mulyani dinilai akan meningkatkan keraguan pasar. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal melihat penggantian Sri Mulyani sebagai akumulasi dari keputusan-keputusan pemerintah yang sedikit demi sedikit menggerus kepercayaan pasar, seperti efisiensi anggaran dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara.
Peneliti senior Lab45, Haryadi, menilai, Sri Mulyani berhasil membangun citra bukan hanya sebagai menteri keuangan, melainkan juga sebagai figur yang memiliki relasi dan kepercayaan dunia global. Saat situasi ekonomi Indonesia masih tertekan dan sedang coba dibenahi, sentimen negatif luar negeri tentu akan berdampak. Presiden Prabowo Subianto pun diperkirakan masih memperhitungkan untung rugi dan kemungkinan penggantian personel kabinetnya.
Menurut pengajar ilmu politik Universitas Islam Negeri Jakarta, Adi Prayitno, sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Secara prinsip, reshuffle adalah upaya penataan dan konsolidasi. Untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tentu targetnya antara lain mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dekan FISIP Universitas Sam Ratulangi Ferry Daud Liando menilai, penggantian menteri sesungguhnya suatu proses yang wajar. Namun, kata Ferry, jika penggantian dilakukan karena ternyata menteri yang diganti tidak menguntungkan secara politik bagi kekuasaan presiden, maka hal ini perlu kritik dan koreksi.
