Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan rencana pemerintah Indonesia untuk memperluas hilirisasi di sejumlah sektor, khususnya gas dan pangan. Perluasan hilirisasi itu sejalan dengan instruksi Presiden lokowi dalam rapat kabinet terbatas di mana Presiden meminta segera ada masterplan hilirisasi sumber daya alam, khususnya gas dan pangan. Presiden setelah melihat hilirisasi di sektor pertambangan, terutama nikel, yang ternyata berhasil, Presiden minta kami untuk menghitung baik dan menyusun langkah agar terjadi hilirisasi gas, katanya dalam konferensi pers Investasi Terus Tumbuh Topang Pertumbuhan Ekonomi yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (10/11).
Kementerian Investasi, akan mendukung pembangunan pabrik pupuk dan fasilitas produksi blue ammonia di Papua Barat yang merupakan salah satu sumber gas bumi. “Kita juga akan bangun blue ammonia dengan Kementerian ESDM. Kita akan maksimalkan untuk membangun pabrik pupuk di Papua Barat, kenapa Papua Barat karena asal gasnya dari Papua. ladi blue ammonia di Bintuni, (pabrik) pupuknya di Fakfak. Bahlil mengatakan juga tengah mendukung pembangunan pabrik metanol di Bojonegoro, Jawa Timur. Saat ini, 80 persen pasokan metanol Indonesia masih berasal dari impor. Ia juga memastikan sudah ada investor yang menanamkan modalnya untuk proyek tersebut. “Di sana investornya sudah ada, dari Amerika, bukan dari Asia,” katanya.
Khusus untuk hilirisasi di sektor pangan, Bahlil menyebut Indonesia punya potensi besar untuk memanfaatkan momentum saat ini di tengah krisis pangan akibat perang Russia-Ukraina. Kita lagi dorong, mulai dari mana hilirisasinya, apakah perikanan atau pangan yang umum. Kami sudah menuju ke sana karena investasinya tidak besar, tapi market-nya besar. Bahlil menilai Indonesia punya peluang besar untuk menjadi pusat ketahanan pangan dunia karena potensi alam yang melimpah dan sumber daya manusia. Kami sudah membangun ekosistem perencanaan di sektor pangan karena pangan instrumen terpenting untuk menciptakan lapangan kerja baru, dan menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, karena tidak terlalu banyak membutuhkan investasi, tetapi banyak melibatkan lapangan pekerjaan di desa, kampung- kampung, tidak terpusat di Jakarta.
