Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, menyebutkan keputusan pengembalian mobil dinas Rp8,49 miliar adalah tepat dilakukan.
“Kalau menurut pendapat saya keputusan untuk membatalkan pengadaan mobil tersebut sesuatu yang harus diapresiasi. Meskipun pengadaan tersebut tidak sepenuhnya salah Pak Gubernur karena hal tersebut telah sesuai dengan regulasi, saya menilai respons yang diberikan sangat tepat,” kata Irawan
Diharapkan polemik ini menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya agar bisa mengutamakan aspek yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Meskipun APBD yang dimiliki cukup kuat, belanja difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan, dan pelayanan publik. Irawan juga meminta agar Kementerian Dalam Negeri merevisi aturan soal standar fasilitas kepala daerah yang lebih mengutamakan fungsi, kepantasan, dan kemampuan keuangan daerah.