Megawati menginstruksikan kepada semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI-P untuk menunda perjalanan menuju kegiatan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (20/2/2025), mengatakan, setelah penahanan Hasto, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak menunjuk pelaksana tugas sekretaris jenderal PDI-P. Seluruh komando partai dipegang penuh oleh Ketua Umum PDI-P.
Komarudin melanjutkan, PDI-P sudah terbiasa menghadapi tekanan. Akan tetapi, Megawati menegaskan bahwa partainya masih mempunyai napas yang panjang. Megawati pun berpesan kepada seluruh kader untuk tidak ada yang berbicara mengenai kasus hukum Hasto. Seluruh kader diminta bergerak sesuai komando yang diberikan Megawati.
Ronny Talapessy, tim kuasa hukum Hasto, mengatakan penahanan terhadap Hasto ini adalah penahanan politik. Bagi PDI-P, ini merupakan babak baru sebagai serangan terhadap partai. Ronny berpandangan, penahanan Hasto adalah salah satu bagian dari operasi politik mengawut-awut partai. Tidak ada urgensi untuk menahan Hasto. Ronny menyayangkan tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap Hasto terjadi di tengah proses praperadilan Hasto.
