Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Grab memindahkan kantor pusatnya ke Indonesia dari yang saat ini berada di Singapura. Luhut berpendapat, pemindahan kantor pusat Grab ke Indonesia akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Permintaan Luhut bukan tanpa alasan, saat ini Grab menjadi salah satu pemain besar dalam layanan ride hailing di Indonesia. Perusahaan tersebut juga menyediakan kendaraan listrik dengan jumlah armada sebanyak 8.500 unit di 8 provinsi sejak 2019 hingga saat ini.
Dalam kesempatan itu, Luhut juga memastikan akan mengembangkan pilot project konversi sepeda motor konvensional menjadi tenaga listrik untuk penggunaan di dalam negeri, khususnya di destinasi wisata. Dalam dua setengah tahun ke depan dibuat pilot project-nya untuk di Bali, Borobudur, dan destinasi wisata.
Sementara itu, Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan bahwa 8.500 unit kendaraan listrik yang dioperasikan perusahaan saat ini telah berkontribusi menghemat emisi CO2 sekitar 5.000 ton. Pengoperasian 8.500 unit kendaraan listrik] setara dengan konversi terhadap penggunaan bahan bakar minyak sebanyak 2 juta liter. Ridzki juga mengklaim kendaraan listrik yang saat ini beroperasi turut menghemat biaya operasional mitra pengemudi hingga 25%.
Luhut memang gencar meminta perusahaan yang beroperasi di Tanah Air, tetapi memiliki kantor pusat di luar negeri untuk memindahkannya ke Indonesia. Sebelumnya, dia juga menyebut ada perusahaan sawit besar yang punya lahan sangat luas di Indonesia, tapi kantornya justru berada di luar negeri. Luhut menjelaskan bahwa setelah menemukan fakta tersebut dirinya langsung meminta agar semua yang berkaitan dengan kelapa sawit diaudit. Tujuannya agar pemerintah mengetahui persis berapa luas lahan yang dikelolanya hingga di mana letak kantor perusahaannya. Luhut beralasan pemerintah tidak mendapat manfaat dari pembayaran pajak perusahaan yang memiliki kantor pusat di luar negeri tersebut.
