Geger dugaan kebocoran data 4.759.218 milik Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Satu Data ASN yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN). Disebut-sebut, data ini diperdagangkan di forum hacker, Breachforums, senilai US$ 10 ribu atau hampir Rp 159,4 juta (kurs Rp 15.949). Dugaan kebocoran data ini sempat diunggah oleh salah satu platform keamanan siber, Falcon Feeds, di media sosial X (dulunya Twitter). Disebutkan, seorang pelaku mengaku telah menjual database yang berisi informasi pribadi 4,7 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kabar ini juga selaras dengan pernyataan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha. Katanya, temuan ini berawal dari sebuah postingan dari peretas dengan nama anonim TopiAx. Pada postingan tersebut, lanjut Pratama, peretas mengklaim mendapatkan data dari BKN sejumlah 4.759.218 baris yang berisi sangat banyak data, di antaranya adalah nama, tempat lahir, tanggal lahir, gelar, tanggal CPNS, tanggal PNS, NIP, nomor SK CPNS, dan nomor SK PNS. Data lainnya, yakni golongan, jabatan, instansi, alamat, nomor identitas, nomor HP, surel (email), pendidikan, jurusan, dan tahun lulus. Selain data tersebut, masih banyak lagi data lainnya, baik yang berupa cleartext (informasi yang disimpan atau dikirim dalam bentuk yang tidak terenkripsi) maupun text yang sudah diproses dengan metode kriptografi.
Disebutkan juga, peretas yang sudah bergabung dalam forum jual beli hasil peretasan itu menawarkan seluruh data tersebut sebesar US$ 10.000 atau sekitar Rp 159,4 juta. Peretas juga disebut-sebut membagikan sampel data berisi 128 ASN yang berasal dari berbagai instansi di Aceh. Mengenai hal ini, Pratama mengatakan, CISSReC sudah melakukan verifikasi secara random terhadap 13 ASN yang namanya tercantum dalam sampel data tersebut melalui WhatsApp. “Menurut mereka data tersebut adalah valid meskipun ada yang menginformasikan tentang adanya kesalahan penulisan digit terakhir pada field NIP dan NIK,” ujarnya. Merespons kabar tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama (BHHK) BKN, Vino Dita Tama, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan investigasi atas dugaan kebocoran data tersebut.
