Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo kompak membahas soal bantuan sosial atau bansos saat debat capres Ahad malam, 4 Februari 2024. Saat sesi tanya-jawab sesama capres, Ganjar awalnya menyoroti penyaluran bansos yang diklaim sebagai pemberian orang perorangan atau kelompok tertentu. Di sisi lain, kata Ganjar, pemerintah juga tidak punya data yang valid. Ganjar kemudian bertanya tentang strategi Anies mengelola bansos. Mendapat pertanyaan dari Ganjar, Anies pun menjawab akan memberikan bansos plus kepada masyarakat. Bantuan itu bertujuan masyarakat tetap hidup layak. Anies pun mengatakan bansos harus diberikan melalui pendataan yang baik. Informasi data penerima harus akurat dan mekanisme penerimaan bansos dilakukan melalui jalur birokrasi.
Anies juga mengatakan, masyarakat miskin dan prasejahtera mesti dipastikan bisa menerima bansos dari negara. Karena itu, ia menjanjikan program bansos plus jika menang dalam Pilpres 2024. Selain itu, dengan bansos plus, ia bakal memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat miskin dan prasejahtera agar lebih mandiri dan hidup sejahtera. Terakhir, Anies menegaskan bahwa bansos merupakan bantuan untuk rakyat melalui uang negara. Pemberiannya pun mesti disebutkan atas nama negara. Ketika saya di DKI Jakarta (menjadi gubernur), paket bansos diberi keterangan dibiayai APBD DKI, bukan gubernur. Tapi dari uang rakyat melalui APBD.
Menurut Ganjar, saat ini telah terjadi penyalahgunaan instrumen negara yang menguntungkan kelompok tertentu. Ia pun menilai pemerintah masih memiliki segudang masalah ihwal penyaluran bansos. Antara lain data penerima yang tidak valid. Ganjar mengaku mendengar keluhan dari sejumlah kepala desa yang sudah mengirimkan data penerima bansos namun data tersebut malah dikembalikan oleh pemerintah pusat. Ganjar pun mengatakan perlu ada perbaikan tata kelola bansos agar tepat sasaran dan tidak terjadi saling klaim yang menimbulkan kecemburuan. Ia juga mencatatan penyaluran bansos tak seiring dengan pencapaian target pengentasan kemiskinan. Ia pun menyoroti angka kemiskinan yang memang turun tetapi kesenjangannya semakin tinggi. Oleh sebab itu, menurut Ganjar, pemerintah berikutnya harus memperbaiki data penerima bansos sehingga program tersebut agar dapat betul-betul mengentaskan kemiskinan. Penyaluran bansos menjelang Pilpres 2024 banyak dipersoalkan karena dinilai pemerintah mempolitisasi bansos untuk kepentingan salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.
