Belakangan ini, ruang publik kembali dihangatkan oleh perdebatan yang menyentuh urat nadi keadilan sosial: diskursus mengenai gaji atau honor pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kesejahteraan guru honorer. Di satu sisi, hadir suara-suara yang mendukung skema penggajian atau honor bagi pelaksana MBG. Bagi kelompok ini, MBG adalah program strategis nasional yang membutuhkan tenaga kerja profesional, terorganisasi, dan bertanggung jawab. Namun di sisi lain, muncul gelombang kritik yang tak kalah kuat. Publik mempertanyakan sensitivitas kebijakan ketika guru honorer—yang selama ini menjadi aktor utama pendidikan di banyak sekolah—masih menerima upah jauh dari kata layak.
Dialektika inilah yang kemudian membelah opini publik. Ada yang menilai kritik tersebut berlebihan dan tidak memahami urgensi MBG sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia. Diskursus ini sesungguhnya mencerminkan problem struktural yang lebih dalam, yakni ketidaksinkronan antara visi kebijakan dan realitas lapangan. Negara sering kali meluncurkan program besar dengan narasi masa depan, tetapi abai pada pekerjaan rumah lama yang belum tuntas.
Narasi yang berkembang di media sosial sering kali menyederhanakan masalah: seolah-olah negara harus memilih antara menggaji pelaksana MBG atau menyejahterakan guru honorer. Padahal, dalam kerangka kebijakan publik yang ideal, keduanya tidak seharusnya saling meniadakan. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan tentang siapa yang lebih layak digaji, melainkan tentang bagaimana negara memanusiakan kerja dan pengabdian.