Kondisi fluktuasi harga komoditas diperkirakan berdampak pada kelangsungan belanja pemerintah. Khususnya yang terkait dengan belanja subsidi dan kompensasi energi. Kenaikan harga komoditas akan meningkatkan realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi hingga Rp 70 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan saat ini nilai tukar rupiah sudah berada di Rp 16 ribu per dolar AS. Hal tersebut akan menyebabkan belanja subsidi dan kompensasi energi membengkak. Lantaran kurs nilai tukar rupiah dalam asumsi makro APBN 2024 adalah Rp 15 ribu per dolar AS.
“Perbedaan Rp 1.000 dalam kurs itu saja itu sudah mencerminkan perubahan belanja khususnya dari subsidi dan kompensasi yang akan meningkat sekitar Rp 60-70 triliun untuk ke sana,” tutur Febrio kepada awak media di Kementerian Keuangan pada Selasa (6/8/2024). Komponen belanja subsidi dan kompensasi energi diperkirakan akan melonjak saat ada kenaikan harga komoditas di pasar dunia. Meskipun terjadi kenaikan harga tetapi pemerintah tetap melakukan pengelolaan anggaran belanja secara hati-hati. Kinerja belanja diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Jadi ini adalah pelaksanaan APBN 2024 yang kita harus pastikan terus ini berjalan dengan baik dan merupakan katalis bagi pertumbuhan ekonomi dan juga konsumsi masyarakat,” terang Febrio.
Berdasarkan data Kemenkeu pada semester I-2024, realisasi belanja subsidi energi terutama bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG tabung 3 Kg yang mencapai Rp 42,95 triliun, 37,92% dari pagu, atau meningkat 4,81% (yoy). Peningkatan realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG tabung 3 Kg terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ICP rata-rata 8,03% (yoy) serta pertumbuhan realisasi kurs 5,71% (yoy). Selain itu subsidi energi juga terdiri atas subsidi listrik dengan realisasi Rp 29,69 triliun, 39,15% dari pagu, tumbuh 13,75% (yoy).
