Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan peta transisi energi baru terbarukan (EBT) Indonesia berbeda dengan negara lain, seperti Amerika Serikat, Eropa, hingga China. Sebab, kondisi Indonesia berbeda dengan negara lain, salah satunya karena berbentuk kepulauan. Maka dari itu, peta transisi EBT Indonesia tidak bisa sama seperti negara lain.
Selain itu, menurutnya, kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan juga memberi tantangan tersendiri. Hal ini berbeda dengan negara-negara luar yang wilayah negaranya berada di satu pulau yang sama. Kendati begitu, pemerintah sudah mempertimbangkan dan menyusun transisi energi di Indonesia dari energi fosil ke EBT sesuai kondisi negara. Salah satuya dalam bentuk program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pasalnya, biaya listrik dari PLTU masih menjadi yang termurah dan cocok untuk ekonomi masyarakat saat ini. Sementara jika harus beralih ke EBT, maka ada penyesuaian harga jual ke masyarakat.
Maka dari itu, program pensiun dini PLTU dengan kapasitas mencapai 15 GW perlu diimplementasikan secara bertahap, meski di sisi lain, Indonesia punya EBT mencapai 24 GW, baik dari tenaga angin, air, hingga matahari. Di sisi lain, Erick melihat transisi EBT bisa dilakukan karena ada kelebihan pasokan energi listrik antara PT PLN (Persero) dengan pembangkit swasta (Independent Power Producer/IPP).
