Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) mengusulkan pemerintah untuk meninjau kembali urgensi menaikkan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras premium sementara hingga April 2024. Alih-alih menaikkan HET untuk beras premium, Eliza melihat pemerintah perlu menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah di petani oleh Bulog, untuk menyesuaikan dengan biaya produksi terkini. “Sebelum merevisi HET, semestinya revisi dulu harga pembelian gabah petani,” kata Eliza, Kamis (21/3/2024). Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengerek naik HPP petani. Faktanya, kata dia, para petani menjual rugi ke Bulog.
Eliza menuturkan besaran HPP gabah pemerintah berada di bawah biaya produksi. Tercatat HPP pemerintah per 2023 sebesar Rp5.000 per kilogram sedangkan biaya produksi di 2022 menurut data Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) sudah mencapai Rp5.600 per kilogram. Jika pemerintah menaikkan HET beras premium tetapi tidak menaikkan HPP, dia khawatir Bulog akan gagal menyerap beras dalam negeri dan menempuh jalur impor untuk memenuhi kebutuhan nasional. Hal tersebut akan memperlebar jalan impor beras yang rente-nya menggiurkan. “Jika harga beras dalam negeri makin mahal, gap antara beras impor dan Indonesia makin lebar, makin mengundang rent seeker nantinya,” ungkapnya.
Pemerintah sebelumnya resmi memperpanjang waktu relaksasi HET beras premium dari sebelumnya 10-23 Maret 2024 menjadi hingga 24 April 2024. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, keputusan tersebut diambil untuk menjaga stok beras di pasar modern. “Kemudian Bapanas juga sampaikan kepada Pak Presiden agar relaksasi harga beras premium yang sebelumnya Rp13.900 ke Rp14.900 kita minta izin dan disetujui untuk diperpanjang 1 bulan,” kata Arief kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (19/3/2024).
