Persoalan dana APBD dengan jumlah total ratusan triliun yang tersimpan di perbankan masih menjadi perhatian publik. Data tersebut berdasarkan catatan Kemenkeu per 15 Oktober 2025 untuk perhitungan dana hingga akhir September 2025. Menurut Purbaya, uang yang menganggur di bank itu disebabkan oleh realisasi belanja APBD yang masih lambat. Hal ini disampaikan Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Para kepala daerah lantas ramai-ramai membantah data yang diungkap oleh Menkeu Purbaya itu. Mula-mula ada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang tidak sepakat jika daerahnya masih punya APBD yang tersimpan di bank sebesar Rp 4,1 triliun. Untuk mencari tahu soal kebenaran data, ia mendatangi Kantor Kemendagri dan Kantor Bank Indonesia (BI), pada Rabu (22/10/2025). Usai berkunjung ke BI, Dedi menegaskan tidak ada dana pemerintah provinsi yang disimpan dalam bentuk deposito, baik di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk (Bank BJB) maupun di bank lain. Menurut Dedi, dana yang tersimpan hanya Rp 2,4 triliun dan tersimpan di rekening giro dan akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan penjelasan ini, Dedi berharap tidak ada lagi kecurigaan soal pengendapan dana daerah.
Selain Dedi, ada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang membantah data APBD yang tersimpan di bank sebesar Rp 3,1 triliun. Bobby bilang, berdasarkan data yang diperolehnya, dana APBD yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi Sumut hanya tinggal Rp 990 miliar. Bupati Mimika Johannes Rettob turut membantah data Kemenkeu. Johannes menyampaikan, per 22 Oktober 2025, sisa saldo dana yang ada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Mimika di Bank Papua hanya sebesar Rp 1,3 triliun, bukan Rp 2,4 triliun. Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, juga ikut membantah data Kemenkeu soal dana milik pemerintah daerah sebesar Rp 5,1 triliun yang mengendap di bank. Wali Kota Lisa memastikan informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.