Komisi IX DPR menyoroti rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja dalam Program Magang Nasional Kementerian Ketenagakerjaan. Anggota Komisi IX DPR, Sahidin, mengungkapkan bahwa meski jumlah peserta magang meningkat dari 16.055 orang pada 2020 menjadi 44.717 orang pada 2024, hanya sekitar 30 persen alumni yang mendapat tawaran kerja dari perusahaan mitra. Sebaliknya, 70 persen peserta belum memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan magang enam bulan, sehingga dinilai menunjukkan program belum efektif dalam mengurangi pengangguran.
Sahidin juga mempertanyakan metode evaluasi program yang selama ini lebih bertumpu pada indikator output dan survei kepuasan daring. Ia mendorong Kemenaker dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melakukan pelacakan alumni secara langsung berbasis by name by address serta mengintegrasikan Program Magang Nasional dengan sistem sertifikasi kompetensi BNSP yang telah memiliki ribuan lembaga sertifikasi, puluhan ribu tempat uji kompetensi, dan pengakuan internasional. Selain itu, DPR meminta pemerintah memperkuat regulasi agar perusahaan mitra memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menyerap peserta magang menjadi tenaga kerja.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR, Nafa Urbach, meminta pemerataan akses Program Magang Nasional bagi peserta dari daerah pedesaan dan mendorong penguatan magang di sektor pertanian yang tingkat penyerapannya masih rendah. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan bahwa lulusan Program Magang Nasional paling banyak terserap di sektor keuangan (23,4 persen), diikuti perdagangan (17,9 persen), manufaktur (16,5 persen), kesehatan (10,3 persen), dan akomodasi (5,2 persen).