Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disampaikan salah satunya oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah. Ia menilai, penyelidikan yang dilakukan KPK sangat penting untuk memastikan penggunaan uang negara berlangsung akuntabel dan transparan. Abdullah berharap, penyelidikan dapat berjalan profesional dan independen agar hasilnya mampu mengembalikan kepercayaan publik. Menurut Abdullah, proyek kereta cepat Whoosh seharusnya menjadi kebanggaan nasional, bukan menimbulkan beban akibat penyimpangan anggaran.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai, pengusutan dugaan penyimpangan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah tepat. Menurut dia, KPK memiliki dasar hukum untuk memulai penyelidikan tanpa harus menunggu laporan masyarakat. Zaenur menyoroti dua hal utama yang perlu diselisik KPK. Pertama, kebijakan pemerintah dalam memilih China sebagai mitra proyek setelah menjajaki kerja sama dengan Jepang. Penyidik, lanjutnya, perlu memastikan apakah proses pengambilan keputusan itu sesuai asas umum pemerintahan yang baik atau justru mengandung penyimpangan seperti suap, gratifikasi, ataupun benturan kepentingan.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, pun menilai langkah penegakan hukum terhadap dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung penting dilakukan. Namun, ia menyayangkan pengawasan dan penerapan prinsip transparansi baru dilakukan setelah proyek selesai dan muncul dugaan penyimpangan.