Pengamat pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Ahmad Khudori mengatakan bahwa disparitas alokasi pupuk yang tersedia di masyarakat sangat besar. Diperkirakan hanya terdapat sepertiga pasokan pupuk yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan para petani menjelang musim penghujan ini. “Kebutuhan pupuk petani itu sangat besar, yang tidak bisa ditopang oleh alokasi pupuk subsidi oleh pemerintah. Disparitasnya terlalu besar, karena yang dibutuhkan petani itu sebesar 24 juta ton, tapi pemerintah hanya bisa menyediakan 8-9 juta ton,” kata Khudori (23/11/2023).
Khudori mengatakan para petani dalam waktu dekat ini secara serentak akan membutuhkan pupuk guna menyambut masa tanam. Tanpa pupuk, produksi pangan bisa terancam. “Karena sekarang ini petani sedang menunggu hujan datang. Ketika hujan datang mereka akan menanam secara serentak. Kalau penanaman secara serentak dan luas ini tidak diikuti oleh ketersediaan sarana produksi salah satunya adalah pupuk itu akan mengancam produksi pangan kita termasuk beras,” ujar Khudori.
Oleh karena itu, Khudori menekankan pentingnya memastikan kecukupan pasokan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan para petani yang membutuhkan di setiap wilayah. “Penting dipastikan, sebetulnya kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi ini karena apa? Kita sebetulnya bisa berharap kepada komite atau komisi pengawas pupuk, tapi kita semua tahu bahwa komite atau komisi pupuk ini relatif tidak berdaya dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena itu penting saya kira semua pihak dan stakeholder yang terlibat dalam penyaluran pupuk bersubsidi, untuk memastikan sebetulnya kelangkaan pupuk ini terjadi karena apa, dan siapa yang harus bertanggung jawab,” pungkas Khudori.
