Ekonom senior Dradjad Wibowo mengatakan relaksasi impor merupakan masalah dilematis. Pasalnya, relaksasi impor membuat sebagian pelaku industri di dalam negeri kesulitan untuk bersaing hingga purchasing manager’s index (PMI) Manufaktur RI masuk zona kontraksi atau anjlok. “Memang hal tersebut masalah yg dilematis. Tanpa relaksasi impor, kontainer akan menumpuk di gudang pelabuhan. Lalu lintas barang tersendat, inflasi naik. Rakyat sebagai konsumen dirugikan,” kata Dradjad kepada wartawan, Minggu (4/8/2024).
Hanya saja, kata Dradjad, menyalahkan relaksasi impor juga bukan pendapat atau langkah yang bijak. Hal tersebut bisa ditafsirkan sebagai bentuk ketidakharmonisan kerja antar kementerian/lembaga. Menurut Dradjad, yang seharusnya dilakukan adalah secara bersama-sama mendesain kebijakan sinkron dan optimal antara pengembangan industri dalam negeri, perdagangan luar negeri, serta kepabeanan dan cukai. Drajad mencontohkan, regulasi impor apa dan sebesar apa yang optimal bagi konsumen dan produsen domestik sekaligus. “Apakah bea masuk anti dumping bisa dilakukan untuk komoditi dengan kode HS tertentu. Apakah ada solusi teknis terhadap backlog di pelabuhan. Apakah solusi agar industri domestik lebih bersaing dan tidak hanya mengharapkan proteksi berlebihan,” terang Dradjad.
Selain itu, kata Dradjad, faktor biaya produksi yang di luar kewajaran atau yang diakibatkan oleh kebijakan negara atau ulah oknum. “Membongkar ekonomi biaya tinggi dalam proses industri itu akan lebih besar manfaatnya dalam jangka menengah dan panjang dari pada buka tutup relaksasi dan restriksi impor,” pungkas Dradjad. Laporan terbaru Standard and Poor (S&P) Global menyatakan purchasing manager’s index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2024 mencapai 49,3, atau turun dibandingkan Juni 2024 sebesar 50,7. Posisi ini menunjukkan kontraksi pertama kalinya sejak Agustus 2021 atau setelah 34 bulan berturut-turut ekspansi. Merespons hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan tidak kaget dengan turunnya PMI manufaktur Indonesia sejak kebijakan relaksasi impor diberlakukan.
