Indonesian Digital Empowerment Community (IDIEC) menilai digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memerlukan dorongan dari pemerintah. Pasalnya, masih banyak para pelaku UMKM yang belum dapat memaksimalkan penjualan secara digital. Menurutnya, hal itu perlu adanya bantuan dari pemerintah agar pemerataan digital dapat dirasakan para pelaku UMKM. “Kemudian, juga terkait konten di media sosial, itu pemerintah juga bisa bantu. Lalu dari sisi platform atau aplikasi, itu tergantung UMKM-nya juga kalo mereka belum paham komputer, tapi disuruh pake aplikasi, itu tambah pusing,” ujar Ketua IDIEC, Tesar Sandikapura kepada Bisnis, Kamis (3/8/2023).
Tesar menilai konsep digitalisasi UMKM masih belum jelas hingga saat ini. Tesar pun menyatakan pemerintah harus lebih menegaskan terkait dengan pengertian digitalisasi tersebut. Dia mencontohkan, terkait dengan masuknya produk UMKM ke marketplace. Menurutnya, banyak UMKM saat ini yang sudah memasukan produk ke marketplace. Namun, mereka dirasa tidak mampu ketika harus menggunakan komputer dan mengolah data secara digital.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sampai Maret 2023, UMKM onboarding digital baru mencapai 22 juta. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pihaknya aktif mendorong berbagai upaya agar UMKM terhubung secara digital. “Pemerintah ingin pasar tradisional tak hanya bertahan di era teknologi, tetapi juga melakukan transformasi. Bagaimana solusinya agar digitalisasi diadaptasi pedagang untuk bisa berjualan online,” ungkapnya. Hingga Desember 2022, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar US$77 miliar atau setara Rp1.163,9 triliun dan diperkirakan naik menjadi US$360 miliar atau setara dengan Rp5.442,05 triliun pada 2025 atau naik 467 persen. Untuk itu, peran pemerintah dalam mendukung digitalisasi UMKM dinilai sangat besar. Tesar beranggapan pemerintah harus membantu para UMKM dalam berdigital secara penuh.
