Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) sepakat untuk membentuk misi investigasi dugaan pelanggaran HAM pada aksi unjuk rasa di Iran. “Pada sesi khusus ke-35, Dewan HAM PBB memutuskan untuk membentuk misi pencari fakta untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM di Republik Islam Iran terkait aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak 16 September 2022,” cuit Dewan HAM PBB lewat akun Twitter. Dalam unggahan tersebut, terlampir hasil pemungutan suara terkait penunjukkan mosi pembentukan misi tersebut. Tercatat, 25 negara menyatakan ya dan 6 negara tidak. Sementara, Indonesia bersama 15 negara lainnya menyatakan abstain.
Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk meminta pemerintah Iran untuk menghentikan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap peserta aksi unjuk rasa. Ia mengatakan unjuk rasa besar-besaran itu telah menewaskan lebih dari 300 orang, termasuk 40 anak-anak di antaranya. Sebanyak 14 ribu warga juga ditangkap oleh otoritas. Aksi demonstrasi itu meletus setelah kematian wanita Kurdi berusia 22 tahun Mahsa Amini pada 16 September lalu.
Misi yang ditunjuk dalam pemungutan suara tersebut akan mengumpulkan bukti pelanggaran selama tindakan keras yang mematikan oleh pihak berwenang. Pemungutan suara tersebut dipandang sebagai ujian kekuatan Barat di dewan dengan China mendorong amandemen di menit-menit terakhir untuk menghapus penyelidikan tetapi akhirnya lolos dengan mudah. Perwakilan Teheran pada pertemuan Jenewa Khadijeh Karimi sebelumnya menuduh negara-negara Barat menggunakan dewan HAM untuk menargetkan Iran, sebuah langkah yang disebutnya “mengerikan dan memalukan”.
