Pada Kamis, 20 Maret 2025, aksi penolakan terhadap pengesahan RUU TNI terjadi di berbagai kota di Indonesia, mulai dari Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, hingga Surabaya dan Manado. Demonstrasi ini menyoroti kekhawatiran akan potensi bangkitnya dwifungsi militer yang dapat memperluas peran TNI dalam ranah sipil. Massa aksi menuntut pencabutan undang-undang yang dianggap memberikan ruang bagi TNI untuk berintervensi lebih jauh dalam kehidupan sipil, terutama dalam hal penempatan prajurit aktif di instansi sipil dan perpanjangan usia pensiun prajurit yang berpotensi menambah jumlah perwira nonjob.
Aksi di Medan diwarnai dengan penolakan keras terhadap pengesahan RUU TNI yang dianggap tidak mewakili kepentingan masyarakat. Demonstrasi serupa juga terjadi di Bandung, Semarang, Solo, dan Yogyakarta, di mana massa menuntut agar TNI kembali ke barak dan menolak segala bentuk militerisme. Beberapa aksi diwarnai ketegangan dengan aparat, termasuk peristiwa pembubaran paksa oleh polisi dan penangkapan mahasiswa di Manado setelah kericuhan di kantor DPRD.
Meskipun RUU TNI telah disahkan, penolakan terus berlangsung dengan tuntutan agar undang-undang tersebut dibatalkan. Massa aksi menyuarakan kekecewaannya terhadap kebijakan DPR yang dianggap tidak transparan dan terburu-buru, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Mereka juga menyoroti potensi dampak negatif dari pasal-pasal tertentu dalam revisi undang-undang, seperti penambahan tugas TNI di luar perang, penempatan prajurit di lebih banyak instansi sipil, dan perpanjangan usia pensiun yang dianggap merugikan generasi muda dan merintangi regenerasi di tubuh TNI.
