CENTRE for Strategic and International Studies atau CSIS menegaskan bahwa dalih efisiensi biaya yang digunakan partai politik untuk menggulirkan kembali wacana pilkada melalui DPRD tidak memiliki dasar yang tepat.
Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes menyatakan ongkos politik tinggi bukan karena mekanisme pilkada langsung melainkan perilaku partai politik. Praktik mahar politik dan politik uang dalam kampanye jadi penyebab utama biaya besar. Untuk itu diperlukan perbaikan perilaku partai, penghapusan mahar, dan pengawasan ketat kampanye.
Hal senada ditanggap oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW yang menilai wacana pilkada oleh DPRD sebagai gagasan yang tidak beralasan dan justru mengandung logika yang mengkhawatirkan karena menutup pengawasan publik. Sebab bila dibandingkan dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan Pilkada 2024 yang mencapai Rp37 triliun masih lebih kecil dari anggaran penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif serta juga masih terbilang kecil ketimbang anggaran proyek makan bergizi gratis (MBG) yang syarat persoalan tata kelola. Sehingga menunjukkan bahwa besarnya anggaran bukan masalah sesungguhnya usulan peralihan pilkada oleh DPRD.