Rencana pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dinilai lebih efektif untuk meningkatkan level kualitas BBM tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBN). Pembatasan subsidi BBM pada sebagian jenis kendaraan ini menjadi salah satu dari 3 simulasi skenario dari Center of Reform on Economics (CORE) untuk mewujudkan peningkatan kualitas BBM. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Muhammad Andri Perdana, mengatakan dari segi manfaat yang dihasilkan, pembatasan BBM subsidi untuk sebagian jauh lebih menguntungkan. Pasalnya, apabila BBM bersubsidi dibatasi untuk 16% pengguna kendaraan bensin dan 15% pengguna kendaraan biosolar, maka dampak inflasi yang timbul sebesar 0,3% dan potensi penghematan APBN mencapai Rp114,8 triliun – Rp139,4 triliun.
“Kalau kita melaksanakan kebijakan ini akan jauh lebih banyak untungnya. Intinya penghematan yang didapatkan lebih banyak dibandingkan beban yang diberikan dalam kebijakan,” kata Andri dalam Media Workshop bertajuk Tekan Emisi, Perbaiki Kualitas Udara: Kebijakan Baru Subsidi BBM, Senin (5/8/2024). Pembatasan subsidi berdasarkan skenario 3 ini akan menyebabkan sebagian kelas masyarakat beralih ke BBM yang lebih mahal. Andri menuturkan, dampaknya akan terjadi pada kenaikan indeks harga konsumen (IHK) umum sebesar 0,37% selama 10 bulan setelah kebijakan. Jika dibandingkan dengan skenario lainnya, misalnya kenaikan harga BBM dengan kenaikan kisaran Rp100-Rp250 per liter maka dampak inflasi akan terasa 10 bulan setelah harga naik sebesar 0,07% hingga 0,19%.
Sementara itu, skenario lainnya yakni meningkatkan kualitas BBM dengan menaikkan anggaran subsidi. Jumlah kebutuhan anggaran secara kumulatif pada 2025-2028 dapat mencapai Rp21,5 triliun batas bawah dan Rp46,1 triliun batas atas. Namun, dia mewanti-wanti bahwa dari ketiga skenario tersebut akan menimbulkan dampak yang harus diantisipasi. Terlebih, apabila penghematan anggaran dari pembatasan subsidi tak dimanfaatkan dengan baik maka, efektivitas dari pembatasan subsidi dipertanyakan. Lebih lanjut, pemerintah dalam hal ini juga diminta untuk lebih berhati-hati dalam mengklasifikan kategori jenis kendaraan atau kalangan masyarakat yang akan menjadi sasaran subsidi tepat sasaran dan dibatasi konsumsi BBM subsidinya.
