China, Rusia dan Serbia terus memasok senjata yang digunakan junta Myanmar untuk menyerang warga sipil sejak kudeta tahun lalu. Hal itu diungkapkan oleh seorang pakar hak asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (22/2/2022). Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia (HAM) di Myanmar, Tom Andrews, mendesak Dewan Keamanan untuk mengadakan rapat darurat untuk memperdebatkan dan memberikan suara pada resolusi untuk setidaknya melarang transfer senjata yang diketahui digunakan oleh militer Myanmar untuk menyerang dan membunuh warga sipil Myanmar.
Dalam laporannya, Andrews menyatakan bahwa transfer senjata oleh ketiga negara itu terjadi dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan digunakan untuk menyerang warga sipil, yang kemungkinan melanggar hukum internasional. Menurut PBB, Myanmar kini tengah berada dalam kekacauan, ekonominya lumpuh, dan lebih dari 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras militer sejak kudeta pada Februari 2021.
