Pemerintah China meminta agar negara yang menunggak iuran wajib kepada PBB dapat segera menyelesaikan kewajibannya terhadap organisasi internasional tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berisiko mengalami “keruntuhan keuangan” karena negara-negara anggota tidak membayar iuran mereka dengan rekor tunggakan sebesar 1,568 miliar dolar AS atau lebih dari dua kali lipat jumlah tahun sebelumnya. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan bahwa negara-negara anggota tidak membayar iuran kepada badan dunia sehingga PBB menghadapi krisis keuangan yang “semakin dalam dan mengancam pelaksanaan program”. PBB disebut akan kehabisan dana pada Juli 2026.
Guterres pun menulis surat pada Kamis (29/1) kepada semua 193 negara anggota bahwa mereka harus memenuhi pembayaran wajib mereka atau merombak aturan keuangan organisasi untuk menghindari keruntuhan. Kondisi tersebut terjadi setelah kontributor dana terbesar PBB yaitu Amerika Serikat menolak untuk membayar anggaran reguler, anggaran pasukan penjaga perdamaian dan menarik diri dari beberapa badan yang disebutnya sebagai “pemborosan uang pembayar pajak”. Beberapa anggota PBB lain juga menunggak atau menolak untuk membayar. Negara-negara lain, seperti Inggris dan Jerman, juga telah mengumumkan pengurangan signifikan dalam bantuan luar negeri, yang pasti akan berdampak pada pekerjaan PBB.
Sebagai upaya untuk menghemat uang, di markas besar PBB di Jenewa, eskalator pun sering dimatikan dan pemanas ruangan dikecilkan. Sementara di kantor Badan Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan bahwa pelanggaran HAM serius kini akan tidak terdokumentasi karena kekurangan dana untuk mengerahkan penyelidik. Di Afghanistan, yang memiliki salah satu tingkat kematian ibu tertinggi di dunia, Dana Kependudukan PBB (UNFPA) terpaksa menutup klinik ibu dan bayi.