China telah menarik janji untuk tidak mengirim pasukan atau perwakilan ke Taiwan jika mengambil alih pulau itu. Dokumen resmi yang diperbarui disebut “Pertanyaan Taiwan dan Reunifikasi China di Era Baru”. China telah mengatakan dalam dua dokumen putih sebelumnya tentang Taiwan pada 1993 dan 2000, bahwa mereka tidak akan mengirim pasukan atau personel pemerintahan untuk ditempatkan di Taiwan setelah mencapai penyatuan kembali. Tapi, keterangan tersebut tidak muncul dalam dokumen putih terbaru.
Partai Komunis China yang berkuasa telah mengusulkan agar Taiwan dapat kembali ke pemerintahan di bawah model “satu negara, dua sistem”. Keputusan ini akan menawarkan otonomi kepada Taiwan yang diperintah secara demokratis untuk melestarikan sebagian sistem sosial dan politiknya. Namun, semua partai politik utama Taiwan telah menolak proposal “satu negara, dua sistem” dan hampir tidak ada dukungan publik.
Sebuah poin di dokumen 2000 yang mengatakan apa pun bisa dinegosiasikan selama Taiwan menerima bahwa hanya ada satu China dan tidak mencari kemerdekaan juga hilang dari dokumen terbaru. Atas pembaruan ini, Dewan Urusan Daratan Taiwan mengutuk keputusan itu. “Penuh dengan kebohongan angan-angan dan mengabaikan fakta,” ujar Dewan Urusan Daratan Taiwan menegaskan Taiwan adalah negara berdaulat.
