Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) secara mandiri. Oleh karena itu, Ia mengajak semua pihak untuk ikut serta mendukung pembangunan IKN. Ia menuturkan bahwa total anggaran pembangunan IKN mencapai US$ 33 miliar, sehingga tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Oleh sebab itu, Jokowi kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. “Kemarin kita rancang 20% itu dari anggaran APBN yang 80% itu dari PPP atau private sector,” ujarnya dalam Kompas 100 CEO Forum yang digelar di kawasan IKN dikutip dari Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/11).
Hingga saat ini, Ia menyampaikan banyak investor asing yang tertarik untuk berinvestasi di kawasan IKN. Namun, pemerintah memprioritaskan investor dalam negeri. “Misalnya dari Singapura kemarin 130 investor datang melihat Nusantara. Banyak yang berminat, yang sudah letter of interest berapa total? 320. Banyak, tapi kita berikan terlebih dahulu kepada investor-investor dalam negeri,” ujarnya. Ia memberi contoh seperti sistem manajemen dan tata kelola Guyana, salah satu negara di Amerika Selatan yang berhasil menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Dimana peningkatan perekonomian Guyana dihasilkan dari kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta. “Digarap oleh swasta bukan oleh BUMN tetapi difasilitasi, diatur oleh pemerintah. Itu yang benar,” tuturnya. Di sini itu juga kadang-kadang swasta pengin mengatur, yang tertawa itu sudah pasti sudah pernah mengatur. Enggak, yang benar itu silakan garap swasta, tapi pemerintah memfasilitasi dan mengatur,” lanjutnya.
